Garismerah, Sinjai – Proyek pembangunan dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Lembanna di Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat (Paket 4) kembali menjadi sorotan serius warga. Program peningkatan jaringan irigasi utama di bawah kewenangan BBWS Pompengan Jeneberang melalui Inpres Tahap III ini diduga menyisakan pekerjaan yang belum diselesaikan. Senin (13/4/2026).
Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan pengairan petani. Namun, kondisi di lapangan justru menimbulkan keresahan.
Warga menilai pekerjaan tidak dituntaskan secara menyeluruh. Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya sekitar 30 meter saluran irigasi yang belum rampung. Lebih mengkhawatirkan, pada bagian tersebut terdapat perbedaan ketinggian sekitar 25 cm dari dasar saluran yang sudah selesai, serta selisih pondasi hingga 60 cm.
Letaknya yang berada di tengah jalur irigasi menjadikan persoalan ini krusial. Kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air dari hulu ke hilir, yang pada akhirnya berdampak langsung pada lahan pertanian warga.
Kondisi ini memicu penolakan dari masyarakat yang khawatir proyek tersebut justru tidak berfungsi optimal dan berpotensi merugikan petani serta mengganggu program swasembada pangan.
"kami selaku warga yang juga salah satu anggota kelompok tani di desa bontosalama tidak menerima pengerjaan irigasi yang tidak tuntas ini, masih ada sekitar 30 Meter tidak rampung, itu masih tidak layak diterima dan ini yang sepalu jadi pertanyaakan warga bagaimana, apakah dikerja itu, karena kalau itu dibiarkan justru akan merusak irigasi dan air tidak maksimal mengalir sekitar 25 cm lebih rendah dan itu berada di pertengahan saluran irigasi lembanna dan itu sangat jelas selisih sekali baik dasar ataupun dinding irigasi".
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sinjai menyatakan telah mengambil langkah awal untuk menelusuri persoalan tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak pelaksana.
"Terima kasih infonya, saya sdh perintahkan staf untuk koordinasikan ini dgn pihak pelaksana krn ini proyek dari balai pusat".
Pihak dinas juga menegaskan tidak akan menerima hasil pekerjaan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
"Kami jg didinas tdk terima kalau begitu keadaannya, makanya sdh kuperintahkan staf untuk memperjelas ini, krn pasti perencanaan tdk begitu".
Meski proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, instansi teknis di daerah memastikan tetap akan mendorong adanya perbaikan sesuai perencanaan.
"Inimi susahnya mmng krn yg kerja itu bumn, ditender di balai tanggung jawabnya termasuk anggarannya dari balai, kita didaerah hanya mengusul lewat proposal. Tp kami selaku instansi teknis tetap akan mendesak perbaikan pejerjaan yg tdk sesuai dgn perencanaan".
Diketahui, proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana belum memberikan klarifikasi terkait sisa pekerjaan yang belum diselesaikan maupun penjelasan teknis di lapangan.
Sorotan publik kini mengarah pada proyek tersebut. Warga berharap ada tindakan cepat dan konkret dari pihak berwenang agar pembangunan ini tidak berakhir sia-sia dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Red/Imran
