 |
| KMPI di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Foto.Doc) |
Garismerah, Sinjai – Aroma dugaan korupsi pada proyek irigasi Lembanna di Kecamatan Sinjai Barat kian menyengat dan memicu sorotan publik. Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan pertanian masyarakat justru diduga mangkrak sebelum rampung, meninggalkan tanda tanya besar terkait penggunaan anggaran.
Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan angkat suara. Koordinator aksi KMPI Sulsel, Wahid, menilai ada sejumlah kejanggalan serius dalam proyek tersebut yang tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan sekadar proyek terbengkalai, ini patut diduga kuat sebagai bentuk kelalaian atau bahkan praktik korupsi. Kejaksaan Negeri Sinjai harus segera turun tangan, lakukan investigasi dan audit menyeluruh,” tegas Wahid.
Menurutnya, proyek irigasi yang belum selesai namun sudah ditinggalkan adalah indikasi kuat adanya masalah dalam pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran. Ia juga mendesak agar pihak kontraktor serta dinas terkait segera dipanggil dan diperiksa untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
“Jangan sampai ada pembiaran. Kami mendesak Kejari Sinjai segera memanggil pihak kontraktor dan dinas terkait. Publik berhak tahu ke mana anggaran itu digunakan,” lanjutnya.
Situasi ini menambah daftar panjang persoalan pembangunan di Sinjai yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat, khususnya petani yang sangat bergantung pada infrastruktur irigasi.
KMPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum.
“Kami tidak akan berhenti. Jika Kejari memilih diam atau tutup mata, maka kami akan turun aksi besar-besaran di kantor Kejaksaan Negeri Sinjai. Ini soal kepentingan rakyat, bukan main-main,” tutup Wahid dengan nada tegas. Red/gm
