 |
| Aliansi Gerakan Pemuda Melawan (AGPM) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan |
Garismerah, Makassar– Aliansi Gerakan Pemuda Melawan (AGPM) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 10 November 2026. Dalam aksi yang berlangsung mulai pukul 14.00 WITA itu, massa mengusung seruan “Rebut Kedaulatan Rakyat” dan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dominasi oligarki, dugaan penyadapan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga militerisme di ruang sipil.
AGPM merupakan aliansi yang terdiri atas tiga organisasi, yakni Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka (GSMM), Ikatan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Selatan (IPMS), serta Confederasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu (COMBES).
Dalam aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut, AGPM menyampaikan lima tuntutan. Pertama, menggulingkan dominasi oligarki dan mengembalikan aset negara kepada rakyat. Kedua, mengusut tuntas aktor di balik dugaan penyadapan. Ketiga, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, AGPM menolak militerisme di ruang sipil dan mendesak penegakan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pendidikan.
Jenderal Lapangan AGPM, Andi Saeful, mengatakan seruan “Rebut Kedaulatan Rakyat” merupakan pengingat bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Karena itu, menurut dia, penyelenggaraan negara harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
AGPM menilai dominasi oligarki dalam pengelolaan sumber daya nasional dan proses pengambilan kebijakan publik berpotensi menjauhkan negara dari amanat konstitusi. Mereka mendesak agar kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain persoalan oligarki, massa aksi juga menuntut transparansi dalam pengungkapan dugaan praktik penyadapan. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah serius dalam menangani karhutla, termasuk mengusut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
Di sisi lain, AGPM menyatakan penolakan terhadap keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil. Mereka menilai ruang sipil harus tetap dijaga sebagai wilayah demokrasi yang menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Persoalan HAM di dunia pendidikan juga menjadi perhatian aliansi tersebut. Menurut AGPM, institusi pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman, demokratis, dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
Dalam momentum Hari Pahlawan, AGPM mengingatkan bahwa perjuangan generasi muda tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Mahasiswa dan pemuda, menurut mereka, memiliki tanggung jawab untuk mengawal kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, serta memperjuangkan keadilan sosial.
Bagi AGPM, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai prosedur politik dan pergantian kekuasaan. Demokrasi harus mampu menjamin kebebasan sipil, perlindungan HAM, pemerataan kesejahteraan, serta kedaulatan rakyat atas sumber daya nasional.
Melalui aksi tersebut, AGPM menegaskan bahwa kontrol masyarakat terhadap kekuasaan harus terus dilakukan selama ketidakadilan dan persoalan perlindungan hak-hak rakyat masih menjadi pekerjaan rumah negara.
“Rebut Kedaulatan Rakyat!” menjadi seruan utama yang dibawa Aliansi Gerakan Pemuda Melawan dalam aksi tersebut. (**)
