DPP HIPPMAS Ultimatum Kejati Sulsel, Desak Usut Dugaan Penyimpangan Alsintan Rp243,6 Miliar

Kepala Bidang Advokasi, Hukum dan HAM DPP HIPPMAS, Andi Saeful 


Garismerah, MAKASSAR – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (DPP HIPPMAS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) segera menuntaskan penanganan dugaan penyimpangan pengadaan dan penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang nilai anggarannya disebut mencapai Rp243,6 miliar.


Desakan itu disampaikan Kepala Bidang Advokasi, Hukum dan HAM DPP HIPPMAS, Andi Saeful. Ia menilai, aparat penegak hukum perlu memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut. Apalagi, anggaran pengadaan Alsintan bersumber dari uang negara dan diperuntukkan bagi kepentingan petani. (16/11/2026) 


Andi mengatakan, Kejati Sulsel tidak boleh membiarkan dugaan penyimpangan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurut dia, publik membutuhkan langkah konkret dari aparat penegak hukum, bukan sekadar pernyataan bahwa perkara masih dalam pendalaman.


“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Kami memberikan ultimatum kepada Kejati Sulsel agar segera mengambil langkah konkret. Publik membutuhkan kepastian,” kata Andi dalam keterangannya.


DPP HIPPMAS meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan, menurut Andi, perlu mencakup proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, kesesuaian spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi dan penerimaan Alsintan oleh kelompok tani.


Organisasi mahasiswa asal Sinjai itu juga menyoroti transparansi penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai. Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait membuka data kelompok tani penerima, jenis serta jumlah alat yang disalurkan, termasuk lokasi distribusi.


Andi menilai keterbukaan data diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok tani yang berhak. Data administrasi juga perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan.


“Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani justru tidak tepat sasaran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.


Selain meminta pemeriksaan terhadap proses distribusi, DPP HIPPMAS mendesak Kejati Sulsel menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan dan penyaluran. Jika ditemukan bukti perbuatan melawan hukum, mereka meminta pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.


Andi menegaskan, sikap DPP HIPPMAS merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara. Ia mengatakan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui advokasi dan pengawasan publik apabila tidak ada perkembangan penanganan yang jelas.


“Jika tidak ada perkembangan dan kejelasan penanganan, DPP HIPPMAS akan terus mengawal persoalan ini melalui langkah-langkah advokasi dan pengawasan publik sesuai koridor hukum,” katanya.


DPP HIPPMAS menyatakan desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Mereka meminta proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan akuntabel agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta hak petani atas bantuan pemerintah terlindungi. (**)