Dalam aksi tersebut, massa melakukan orasi dari atas sebuah truk sambil mengibarkan bendera Merah Putih. Spanduk bertuliskan “Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD” dibentangkan sebagai simbol perlawanan terhadap upaya elit politik yang dinilai ingin menarik kembali hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi Solidaritas Mahasiswa Makassar, A. Saeful, dalam keterangannya menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD merupakan bentuk nyata perampasan kedaulatan rakyat.
“Wacana Pilkada melalui DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Ini bukan sekadar perubahan mekanisme, tetapi upaya sistematis untuk merampas hak politik rakyat dan mengonsolidasikan kekuasaan di tangan elit,” tegas A. Saeful. Selasa (10/2/2026)
Ia menambahkan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil dari perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh dihapus hanya demi kepentingan politik sesaat. Menurutnya, rakyat harus tetap menjadi subjek utama dalam menentukan pemimpinnya.
Solidaritas Mahasiswa Makassar juga menilai bahwa pemilihan melalui DPRD berpotensi melanggengkan praktik politik transaksional, politik uang, serta memperkuat oligarki kekuasaan di daerah. Kondisi tersebut dinilai akan semakin menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik.
“Jika Pilkada diserahkan ke DPRD, maka ruang partisipasi publik akan dipersempit. Rakyat hanya akan dijadikan objek, sementara keputusan ditentukan oleh segelintir elit politik,” lanjut A. Saeful.
Untuk diketahui, Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan massa Solidaritas Mahasiswa Makassar menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan awal dan mereka akan terus melakukan konsolidasi serta aksi lanjutan apabila wacana Pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan. (**)
