Garismerah, Makassar – Koalisi Ojol Nasional (KON) Sulawesi Selatan merilis pernyataan sikap resmi terkait penguatan status usaha mikro, kesejahteraan, serta fleksibilitas pengemudi transportasi daring di Makassar, Rabu (18‑11‑2026). Pernyataan ini disampaikan oleh jajaran pengurus KON Sulsel mewakili Ketua KON Sulsel yang sedang mengikuti kajian bersama CfDS UGM di Yogyakarta.
Hadir dalam penyampaian pernyataan sikap yakni Buyung Ardiansyah (Bendahara KON Sulsel), Mulyadi (Wakil Ketua I KON Sulsel), Leo Krisna (Wakil Ketua II KON Sulsel), Om Bess (Wakil Ketua SPDMN), serta Irwan Daeng Emba (Kepala Divisi Anggota KSOS).
Dalam pernyataan sikapnya, KON Sulsel mendukung kebijakan pemerintah yang mengakui pengemudi ojek daring sebagai pelaku usaha mikro dalam ekosistem transportasi digital, merujuk pada Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Menurut mereka, status pelaku usaha mikro mampu membuka akses pemberdayaan ekonomi, kemandirian usaha, serta peningkatan kesejahteraan keluarga para pengemudi.
KON Sulsel juga menegaskan pentingnya menjaga fleksibilitas kerja para pengemudi. Sebagian pengemudi menjadikan ojol sebagai penghasilan utama, sementara ada yang menggabungkannya dengan usaha lain. Oleh karena itu, hak menentukan jam kerja, menggunakan lebih dari satu aplikasi, serta mencari pendapatan tambahan harus tetap dilindungi.
“Saat ini peningkatan penghasilan, perlindungan sosial, dan kepastian hukum tidak harus mengubah status pengemudi menjadi buruh,” tegas pernyataan sikap KON Sulsel.
Mereka mengandalkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital serta Pasal 102 Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat hubungan kemitraan, mengatur biaya layanan aplikasi, serta menjamin keselamatan kerja dan jaminan sosial pengemudi.
KON Sulsel mendesak pemerintah dan perusahaan aplikasi agar melaksanakan secara konsisten ketentuan perlindungan pengemudi, termasuk kepastian perjanjian kemitraan, biaya layanan aplikasi, perlindungan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, KON Sulsel meminta pemerintah memperluas akses pelatihan, pembiayaan usaha, koperasi, dan program pemberdayaan ekonomi bagi para pengemudi.
“Ukuran keberhasilan kebijakan bukan sekadar perubahan istilah status hukum, melainkan peningkatan pendapatan bersih, kesejahteraan keluarga, serta perlindungan nyata yang dirasakan langsung oleh pengemudi,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Terkait hak berorganisasi, KON Sulsel juga menegaskan bahwa aspirasi satu kelompok pengemudi tidak bisa mewakili seluruh pengemudi ojol di Indonesia. Setiap pembahasan kebijakan harus melibatkan perwakilan pengemudi yang memiliki mandat jelas guna menampung keberagaman kebutuhan para pengemudi.
Pernyataan sikap resmi KON Sulsel ditandatangani di Makassar pada 18 November 2026, bertempat di sekretariat KON Sulsel Jalan Pettarani Raya (Belakang Dekorumah). Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi para pihak, termasuk perusahaan platform digital maupun instansi pemerintah terkait.
(Berita ini disusun berdasarkan teks pernyataan sikap resmi KON Sulsel) (**)
