Garismerah, Makassar — Sejumlah mahasiswa dari Lembaga Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa di persimpangan Jalan Sultan Alauddin–Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, Selasa 29/09/2026.
Aksi ini merupakan pernyataan sikap tegas menanggapi berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai semakin kompleks, mulai dari ketimpangan agraria, korupsi, pendekatan militeristik di ruang sipil, hingga akses pendidikan dan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Para mahasiswa menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya berpijak pada prinsip keadilan sosial, supremasi sipil, demokrasi, transparansi, serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Namun, kenyataan yang terjadi justru menunjukkan ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana, menyempitnya ruang kebebasan sipil, mahalnya akses pendidikan, serta belum berjalannya demokratisasi tata kelola di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Mendesak negara melaksanakan redistribusi tanah yang berkeadilan, melindungi petani dan masyarakat adat, serta menghentikan praktik kriminalisasi terhadap rakyat yang terlibat dalam konflik agraria.
2. Sahkan RUU Perampasan Aset yang Kuat dan Transparan
Mendorong pembentukan regulasi perampasan aset yang berpihak pada kepentingan publik — membuka draf untuk partisipasi masyarakat, memperkuat pengaturan pengayaan tak sah (illicit enrichment), memperjelas mekanisme perampasan tanpa putusan pengadilan (NCB), menjamin perlindungan hak masyarakat, serta memastikan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel.
3. Tolak Militerisme di Ranah Sipil
Menegakkan supremasi sipil dan memastikan ruang publik, lembaga pendidikan, serta kampus tetap menjadi tempat yang aman bagi kebebasan berpikir, berpendapat, dan menyampaikan kritik tanpa didominasi pendekatan militeristik.
4. Gratiskan Pendidikan, Jamin Hak Rakyat
Mendesak negara menjamin akses pendidikan gratis, bermutu, dan dapat diakses seluruh rakyat hingga jenjang perguruan tinggi tanpa diskriminasi kondisi ekonomi.
5. Revisi PMA Pilrek, Wujudkan Demokrasi Kampus
Mendesak revisi Peraturan Menteri Agama terkait pemilihan rektor PTKIN agar lebih transparan, demokratis, dan akuntabel — menjamin partisipasi bermakna seluruh sivitas akademika serta mengurangi ruang intervensi kekuasaan dalam proses tersebut.
Para mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya hidup di ruang kekuasaan, melainkan harus terasa nyata dalam kehidupan rakyat, dunia pendidikan, dan ruang publik. Keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa keberanian mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Aksi ini juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat, buruh, petani, masyarakat adat, dan seluruh komponen bangsa untuk bersatu, bergerak, dan mengawal setiap kebijakan agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Aksi ini juga membuat kemacetan di Jl. Sultan Alauddin menuju Jl. Ap. Pettarani dan Dari Jl. Ap. Pettarani menuju Jl. Andi Tonro, Puluhan pihak keamanan dari Polrestabes Makassar tampak mengatur Lalulintas. Red/Gm
