Garismerah, Jakarta - Setelah kunjungan di Blok Tanah Malia, DPRD Luwu Timur mengunjungi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari aksi demosrtasi dari masyarakat, dan disambut oleh inspektorat 1 kementerian kehutanan, Sri Sultanarini Rahayu, S.Hut., M.P. CFrA., QGIA, Di lantai 10 gedung Klhk, pada Jumat (7/2/2025).
RDP ini digelar masih dalam tahap tindak lanjut hasil kesepahaman antara DPRD Luwu Timur dengan Petani Lada dan Perempuan Loeha Raya usai melakukan demonstrasi di gedung DPRD Luwu Timur. Pertemuan yang juga di hadiri oleh anggota DPRD Luwu Timur dari komisi lll , pimpinan DPRD wakil Ketua ll dan petani Lada berjumlah 11 orang dan juga turut hadir kepala desa Loeha, ranteangin, tokalimbo, bantilang, serta dihadiri juga oleh camat towuti
Ali Kamri Nawir salah satu tokoh masyarakat di Loeha Raya dengan tegas menyatakan penolakan terhadap aktivitas PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia, penolakan tersebut dengan alasan bahwa wilayah tersebut satu-satunya tempat hidup masyarakat Loeha Raya.
"Kami hidup dan beranak cucu di Tana Malea. Kami mampu makan bukan dari hasil pertambangan, melainkan dari hasil keringat kami dengan perkebunan lada di atas lahan kami sendiri"jelasnya
"Kami juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan atensi agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami tidak sesuai dengan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat."tuturnya
Ketua komisi III dprd Luwu timur dari partai PAN, Rivaldi mengatakan bahwa sebagian besar IPPKH yang di tetapkan kementrian kehutanan di Luwu timur itu berpotensi bermasalah pada wilayah sosialnya.
"Ini mungkin permasalahan pertama, dan mungkin kedepannya akan lebih sering kesini dengan persoalan-persoalan seperti ini, tentu kita tidak ingin ini terjadi sekira kalau hari ini bilang siapa benar dan siapa salah, kami melakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di dprd kabupaten menampung aspirasi " Tuturnya
"Andai kata hari ini keputusan tana malia ini ada di kabupaten maka kami pastikan hari ini kami cabut ippkh PT Vale, dng pertimbangan ribuan masyarakat hidup dari tanah malia dengan bercocok tanam lada hanya saja kami tidak punya kewenangan bu, ujuk-ujuk ini malah kita ini di anggap pembiaran,
"Kenapa kami bawa masyarakat untuk dampingi kami, agar supaya di sampaikan betul-betul aspirasi ini di kementrian.
Ketika masyarakat hari ini di perhadapkan oleh regulasi seperti yang ibu sampaikan maka tidak ada lagi kebijakan yang berpihak ke masyarakat karena tidak ada jalan nya masyarakat untuk mengajukan penurunan status kawasan, Selanjutnya kalau di tanya apa kerjanya DPRD, ini salah satu kerja nyata kami dari dprd," Tutupnya
Kondisi maupun kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat tani tanah malia kini menjadi perhatian publik, bahkan berbagai macam sorotan tajam mengundang perhatian khusus dari berbagai macam aktivis-aktivis yang pro rakyat. Salah satu pegiat sosial media Ryas Astuti, mengungkapkan kekecewaannya kepada para anggota legislatif Kab. Luwu Timur bahkan tidak tanggung-tanggung memberikan angka 0 (nol) dalam menyikapi persoalan tanah malia ini.
Bagaimana tidak, persoalan petani ini sudah tiga tahun persoalan ini diadukan bahkan para petani sudah berulangkali melakukan demonstrasi namun para wakil rakyat ini belum ada sikap dan tindakan tegas terhadap persoalan yang dialami oleh petani lada yang dimana petani merasa tidak terima dengan kehadiran PT. Vale bahkan menolak aktifitas tambang dari perusahaan manapun yang dapat merusak bahkan menghilangkan mata pencaharian para petani lada yang dimana kita ketahui 100% masyarakat ditanah malia menggantungkan hidupnya dengan hasil pertanian.
“Saya maunya ini teman-teman di DPRD Luwu Timur, kan tugasmu sebagai wakil rakyat jadi tunjukanlah sikap gentlemanmu tidak usah ragu-ragu menunjukkan sikap jujurmu. Kalo memang pro rakyat, nyatakanmi saja bahwa kami menolak hadirnya tambang di tanah malia khsusnya yang menyebabkan masyarakat kehilangan kebunnya, atau juga sebaliknya kalau dukung investasi PT. Vale yang secara nyata akan menyengsarakan para petani tanah malia, juga tidak apa-apa karena yang terpenting disini sikap JUJURmuji wahai WAKIL RAKYAT yang rakyat nantikan (ungkap Ryas Astuti).
Karena jujur saya ini bangga, dengan adanya petani lada ditanah malia ini Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor Lada Putih terbesar di dunia yang salah satu sumber bahan baku ladanya berasal dari Luwu Timur. Dan dengan adanya merica, kebutuhan ekonomi petani bisa tercukupi, ketahanan pangan juga bisa terjamin, petani juga bisa menyekolahkan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi dan menjamin kesehatannya sendiri tanpa merepotkan pemerintah.
Di tempat terpisah, Ketua DPD Rampas 08 Kabupaten Kolaka pun angkat bicara, Djurmin, SH. turut prihatin atas persoalan yang dialami keluarga besar petani lada di Loeha Raya Kabupaten Luwu Timur, dengan hadirnya IPPKH eksplorasi PT. Vale. Kami sebagai rumpung Keluarga Besar Petani tentunya tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kami di dzholimi apalagi jika sudah terkait masalah hajat hidup orang banyak yang sampai akan kehilangan mata pencaharian belum lagi dampak sosialnya akan terjadi dimana-mana, sehingga harapan kami Pemerintah setempat melahirkan kebijakan pro rakyat.
Diakhir komentarnya Djurmin, SH, mengungkapkan “saya akan melakukan kunjungan ke Luwu Timur untuk melakukan konsolidasi dengan saudara-saudara kita petani disana, dan insya Allah jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka DPD II Rampas 08 akan mengadvokasi dan melaporkan persoalan ini ke Bapak Presiden RI, ungkapnya”. Karena jika ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial.
Secara tegas Ketua Rampas 08 Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara mengutuk segala kebijakan yang dholim terhadap rakyat, dan meminta kepada Pihak Legislatif, Pemerintah Daerah setempat maupun Pemerintah Pusat segera melakukan penaganan serius terhadap persoalan ini dan segera mengkaji ulang atas IPPKH Eksplorasi PT. Vale yang bersinggungan langsung dengan kebun lada para petani tanah malia yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang lebih besar. (Red*)
Catatan : Media Garismerah.id selalu membuka hak Jawab dan Koreksi.
