Garismerah, Sulsel – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mengkritisi tajam kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara kaya raya dengan sumber daya alam melimpah, namun ironisnya mayoritas rakyat masih hidup miskin, pengangguran meningkat, dan ketidakadilan sosial semakin terasa.
Menurutnya, kekayaan negara justru banyak dikuasai oleh kelompok elit, pejabat, dan oligarki yang berkolaborasi menguras aset bangsa. “Indonesia punya tambang emas, nikel, batu bara, minyak, dan kekayaan laut yang luar biasa. Tapi mengapa rakyatnya masih susah mencari pekerjaan, harga bahan pokok terus naik, sementara para pejabat dan oligarki hidup berlimpah harta? Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegas Amiruddin.
Ia menilai, hukum kini kerap dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan elit dan menjerat rakyat kecil. Sementara pemerintah lebih sibuk dengan pencitraan politik ketimbang mendengar jeritan masyarakat yang hidup dalam kesulitan. “Pemerintah seakan menutup mata dan telinga. Mereka tahu rakyat menderita, tapi lebih memilih memburu popularitas,” ujarnya.
Amiruddin juga menyoroti sistem pajak yang semakin menekan rakyat. “Mau jadi pegawai negeri kena pajak, barang dipajak, makan dipajak, kendaraan dipajak, minyak dipajak. Sementara pejabat, DPR, dan oligarki makin kaya raya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan negara tidak berpihak kepada rakyat, melainkan kepada segelintir kelompok yang menikmati kue pembangunan,” katanya.
LSM Gempa Indonesia menegaskan ada langkah yang harus ditempuh agar kekayaan negara benar-benar dinikmati rakyat, yaitu:
1. Reformasi kebijakan ekonomi nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan oligarki.
2. Pemberantasan korupsi secara tuntas tanpa pandang bulu, terutama di lingkaran elit penguasa.
3. Distribusi hasil kekayaan alam secara adil melalui pembangunan industri nasional yang padat karya, bukan hanya ekspor mentah.
4. Penegakan hukum yang berkeadilan, bukan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.
5. Transparansi pajak dan belanja negara, sehingga rakyat tahu ke mana uang pajak mereka digunakan.
“Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk oligarki. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong,” tutup Amiruddin dengan nada tegas. (**)
